Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Sulawesi Tengah (Sulteng), memastikan diri ikut serta melaksanakan aksi damai bergabung dengan seluruh pengurus dan anggota APTISI seluruh Indonesia di depan kantor Kementerian Pendidikan, Kebudyaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Istana Negara selama tiga hari, Selasa hingga Kamis (27-29 September 2022).
Tercatat sebanyak 15 PTS di Sulawesi Tengah yang telah menyatakan kesediaan ikut serta bergabung dalam aksi damai tersebut dan berangkat secara bertahap ke Jakarta, mulai Ahad (25/9/2022) hingga hari ini Senin (26/9/2022).
Ketua APTISI Sulteng, Prof. Dr. H. Rajindra mengatakan, aksi tersebut merupakan buntut dari kebijakan yang selama ini diambil oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dinilai sangat merugikan PTS di Indonesia, bahkan terkesan ada misi tertentu yang tersembunyi dibalik kebijakan-kebijakan itu.
Salah satunya adalah LAM-PT yang dinilai sangat komersil dan membebani PTS, sementara PTS saat ini kondisinya sangat kesulitan dalam membiayai biaya operasionalnya sejak Covid-19 melanda Indonesia.
Ini Mas Menteri seperti tidak peduli dengan kondisi PTS, PTS itu cukup banyak di Indonesia yang telah ikut serta berkontribusi mencerdaskan anak bangsa, menghasilkan banyak tokoh-tokoh bangsa saat ini, kenapa kini kondisinya diabaikan bahkan terkesan mau dimatikan melalui kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan kondisi PTS,”sebut Prof Rajindra, Sabtu (24/9/2022).
Untuk itu katanya, terdapat enam tuntutan PTS Sulteng yang akan dibawa ke Jakarta, yakni pertama menuntut pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) yang dinilai sangat komersil dan membebani PTS, dan meminta LAM –PT disatukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Kedua, membebaskan yayasan perguruan tinggi swasta yang status nirlaba dari pajak bumi dan bangunan, dan pajak pertambahan nilai barang mewah, serta pajak penghasilan. Karena selama ini pajak-pajak tersebut sangat membebani PTS.
Ketiga, pembatasan jalur seleksi penerimaan masuk Perguruan Tinggi Negeri, agar PTS memiliki kesempatan yang sama untuk menerima mahasiswa, agar bisa ikut serta berkontribusi membangun Sumber Daya Manusia Indonesia.
Keempat, distribusi kouta KIP jalur Aspirasi dibagi secara merata ke PTS khususnya ke daerah masing-masing, dan kouta beasiswa Afirmasi khusus daerah 3T. Sebab salama ini dinilai kurang merata dan adil.
Kelima, penerimaan anggota TNI/Polri dan ASN tidak mempersyaratkan akreditasi kampus dan prodi. Keenam, mempercepat dan mempermudah pembukaan prodi serta penggabungan perguruan tinggi swasta.
Sebelumnya, sejumlah pengurus APTISI Sulteng bersama sejumlah pimpinan PTS melakukan rapat persiapan di STIE Panca Bhakti Palu masing-masing Ketua APTISI Sulteng sekaligus Rektor Unismuh Palu Prof. Dr. Rajindra, Rektor Institut Graha Ananda, Fadly Umar, S. KM. M.Kes.
Ketua STIE Panca Bhakti Dr. Husen, SE., MM, Wakil Ketua 2 STIMIK Bina Mulia Ir. Burhanuddin Andi Masse, M.Kom, Rektor Madako Lukman, Ketua STISIPOL Palu Dr. Muzakir Tawil.
Berikutnya, Ketua STIA Pancamarga Palu Dr Timuddin Dg Mangera Bowo, dan Direktur Politeknik Palu Dr.Gatot Margono.
Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua 2 STIMIK Bina Mulia Ir. Burhanuddin Andi Masse, M.Kom sekaligus Mantan Ketua APTISI Sulteng ini didaulat sebagai Koordinator Lapangan sekaligus utusan (Orator) dalam menyampaikan tuntutan PTS Sulteng dalam aksi di Jakarta nanti.
Dirinya dipilih karena dinilai paling keras diantara pimpinan PTS di Sulteng memprotes kebijakan-kebijakan Nadiem Makarim selama ini. “Kita pilih dia, karena paling keras diantara kita, dia yang memimpin rombongan dari Sulteng di Jakarta nanti,”sebut Prof Rajindra.
Sumber:https://sultengraya.com/read/141731/ikut-aksi-di-jakarta-aptisi-sulteng-bawa-enam-tuntutan-pts/
