Anggota Majelisdikti PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Tobroni, M.Si berharap agar pemerintahan Prabowo – Gibran memberikan kembali kepercayaan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk memimpin kementerian pendidikan nasional.
Harapan tersebut disampaikan agar pendidikan nasional bisa kembali ke jalan yang benar, karena sejarah telah membuktikan jika Muhammadiyah adalah ormas yang paling berpengalaman dalam menangani pendidikan di tanah air ini.
Selama ini Kementerian Pendidikan Nasional kebanyakan dipercayakan kepada kader terbaik Muhammadiyah, kader Muhammadiyah terakhir menjadi Menteri Pendidikan adalah Prof Muhajir Effendy (27 Juli 2016 – 20 Oktober 2019) yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Menko PMK (2019-2024).
Muhammadiyah katanya, akan selalu siap memberikan kader terbaiknya untuk mengemban amanah negara, termasuk jika dipercayakan untuk kembali memimpin Kementerian Pendidikan.
Muhammadiyah adalah sebuah fenomena yang fenomenal karena di dunia ini tidak ada organisasi sosial keagamaan non pemerintah yang konsen di bidang pendidikan dan kesehatan kecuali Muhammadiyah. Bahkan kini Muhammadiyah tercatat memiliki 5.785 satuan pendidikan.
“Muhammadiyah sudah cukup lama mengelolah pendidikan, kiyai Ahmad Dahlan membuka sekolah itu sejak Tahun 1910, artinya Muhammadiyah itu menyelenggarakan pendidikan sudah 110 Tahun lebih. Jadi Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu tidak perlu diragukan kemampuannya dalam mengelolah pendidikan,”sebutnya, saat mengisi Pengajian Nasional yang dilaksanakan oleh LP2AIK Unismuh Palu dan FAI Unismuh Palu secara on line, Sabtu (21/9/2024).
JK Kritik Nadiem
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mendapat kritik dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yakni Jusuf Kalla (JK). Ia dikritik soal program hingga kemampuannya dalam mengelola anggaran pendidikan.
JK menyampaikan sederet pendapatnya soal program yang digagas Nadiem hingga kondisi pendidikan saat ini dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Sabtu (9/9/2024) lalu.
Kritik pertama yang dilayangkan JK soal Nadiem adalah keahliannya dalam bidang pendidikan. JK berpendapat bahwa mendikbud seharusnya orang yang ahli di bidang tersebut.
“Jadi orangnya dulu, apa yang mau dicapai, baru anggaran. Semua tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan di Indonesia. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan ditambah malas lagi mengurusi pendidikan, kacaulah semua ini,” kata JK.
Kemudian ia menjabarkan contoh-contoh menteri pendidikan sebelumnya memiliki background pendidikan yang kuat. Misalnya Ki Hajar Dewantara hingga menteri-menteri yang merupakan mantan rektor perguruan tinggi.
“Di belakang pendidikan itu ada the man behind the gun, COO. Saya coba cari siapa menteri pendidikan selama ini. Ki Hajar Dewantara, orang hebat, dengan Taman Siswa cikal bakal prinsip pendidikan kita, Pak Soemantri (Brodjonegoro), Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, semua orang hebat di bidang pendidikan, ada Pak Juwono (Sudarsono), Abdul Malik Fadjar, semua ahli pendidikan, Muhadjir Effendy, Pak (Mohammad) Nuh (eks) rektor ITS, Anies (Baswedan) (eks) rektor (Universitas) Paramadina,” sambungnya.
JK juga menyentil soal Nadiem yang jarang datang ke kantor. Menurutnya, mobilitas menteri pendidikan harus bisa memastikan keadaan pendidikan langsung hingga ke daerah. “Dan ada Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” katanya.
JK juga meminta pemerintahan yang baru nantinya untuk menunjuk mendikbudristek yang mengerti pendidikan. Hal ini agar penggunaan anggaran efektif. “Pemerintah yang datang tolonglah, dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau rupiah sekian triliun dikasih, akan hancur-hancuran kalau tidak ngerti pendidikan,” kata JK.
Sumber:https://sultengraya.com/read/181609/muhammadiyah-siap-serahkan-kader-pimpin-kementerian-pendidikan/
